Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk penguatan struktur dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) serta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).
“Hal lain yang kami lakukan adalah upaya untuk terus mengikuti dinamika yang semakin kompleks, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, perempuan dan anak, mencegah berbagai kejahatan jenis baru di ruang siber, serta mencegah kebocoran keuangan negara sebagaimana terdapat dalam Misi Asta Cita Bapak Presiden, maka Polri melakukan penguatan organisasi,” kata Kapolri dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun 2024 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).
Kapolri menyampaikan bahwa Dittipid PPA dan PPO dipimpin oleh Polwan berpangkat Brigjen. Kapolri berharap ke depannya direktorat tersebut juga dapat dibentuk di tingkat polda dan polres.
“Saat ini sedang dilakukan harmonisasi penyusunan perpol dalam rangka pembentukan direktorat ini untuk bisa kita kembangkan di tingkat Polda maupun Polres agar dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, anak, maupun tindak pidana perdagangan orang betul-betul bisa kita optimalkan,” ujar Kapolri.
Sementara itu, Kortas Tipikor Polri akan didukung oleh tiga direktorat, yaitu Direktorat Pencegahan, Direktorat Penindakan, serta Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset. Kortas Tipikor Polri dipimpin oleh jenderal bintang dua.
Kapolri juga menyampaikan mengenai pembentukan Direktorat Reserse Siber di delapan polda, yaitu Polda Metro Jaya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Pembentukan direktorat tersebut bertujuan meningkatkan penanganan terhadap ancaman kejahatan siber yang makin berkembang.
Selain itu, penguatan struktur dilakukan pada Stamarena dan Stamaops Polri yang diikuti dengan peningkatan kepangkatan dan penambahan jabatan struktural pada tiap satker. Hal ini bertujuan meningkatkan koordinasi strategis guna mendukung pengambilan keputusan yang optimal dan fungsi manajemen Polri.
“Tentunya kami juga terus melakukan peningkatan dan pemenuhan kualitas serta kuantitas SDM yang mumpuni untuk ikut mengisi dan mengawaki struktur organisasi yang kami kembangkan,” Kapolri.
