Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah  merespons statemen Todung Mulya Lubis, mantan pengacara pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dinilai mendiskreditkan Polri, lewat media sosial (medsos).
Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Najih Prasetyo sangat menyayangkan pernyataan yang tidak hati-hati dari pengacara kawakan, Todung Mulya Lubis lewat Facebook.
“Sangat disayangkan jika ada advokat yang dikenal luas, tapi justru tidak adil dalam berucap. Pak Todung seharusnya bisa berhati-hati dalam berucap dan bisa pertanggungjawabkan ucapannya,” kata Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah, Najih Prasetyo, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Najih juga menyampaikan posisi Kapolri sebagai pejabat negara memiliki prioritas tugas dalam menjalankan fungsinya. Maka tidak semua pihak dengan semua kepentingan kelompoknya bisa sesumbar bertemu Kapolri.
“Kapolri sebagai pejabat publik juga punya prioritas tugas ketika menjalankan fungsinya. Maka tidak semua orang sekonyong-konyong bisa bertemu. Menurut saya, situasi seperti itu biasa saja. Tidak perlu dilebih-lebihkan,” tegas Najih.
Najih memandang, institusi kepolisian dan seturut Kapolri sudah menjalankan kebijakannya secara inklusif, utamanya dalam melayani kebutuhan publik.
“Hemat saya. Di bawah tangan Pak Sigit, institusi Polri sudah berjalan pada khittahnya. Lebih dari itu bahkan mengalami lompatan luar biasa, utamanya dalam hal transformasi pelayanan Polri,” kata Najih.
Secara personal, menurut Najib, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu pejabat publik yang sangat ramah, terbuka dan mudah ditemui. “Jadi tudingan yang dilayangkan Pak Todung seharusnya bisa dipertanyakan ulang,” tutupnya.
Dalam sebuah postingan di Facebook, Todung menuding Polri telah menjadi alat kekuasaan. Dan menyayangkan posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sulit ditemui.
“Polisi haruslah kembali ke khitohnya sebagai aparat hukum yang menjaga ketertiban, menegakkan hukum dan melindungi serta mengayomi masyarakat. Polisi jangan menjadi alat kekuasaan karena polisi itu pembela hukum, bukan pembela kekuasaan,” tulis Todung.
