TARAKAN – Aksi unjuk rasa (UNRAS) oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi September Berdarah(SEDARAH) terkait dengan penolakkan kenaikan harga BBM nasional terjadi dikota tarakan pada hari senin, 05 September 2022. Dalam pengamanan aksi unjuk rasa tersebut Polisi Wanita (POLWAN) dari polres tarakan juga dilibatkan sebagai team negosiator.
Para Polisi Wanita yang berdiri tegap dan terlihat tegas namun tetap santun dan humanis tampak berbaris didepan pagar yang berhadapan dengan para mahasiswa yang akan melakukan orasi didepan kantor DPRD Kota Tarakan.
AKP Margi Untung Astuti Kabag Ren Polres Tarakan sebagai Perwira pengendalian (Padal) dalam team Negosiator menjelaskan, kehadiran polwan dalam pengamanan aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh Aliansi September Berdarah (SEDARAH) merupakan upaya pendekatan yang humanis dan persuasif dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa.
“kehadiran kami, (polwan) diharapakan dapat menurunkan atau meredam emosi dari para pengunjuk rasa, dimana tugas kami melakukan pendekatan persuasif dengan pengunjuk rasa” Ujar Kabag Ren.
Berdasarkan pantauan dilapangan masa yang tergabung dalam aliansi sedarah ini memaksa masuk kedalam kantor DPRD kota tarakan, melakukan aksi dorong-dorongan sehingga keberadaan Negositor Polwan diganti oleh team negosiator polisi laki-laki.
Setelah terjadi kesepakatan antara para pengunjuk rasa dengan negosiator dan perwakilan dari anggota DPRD kota tarakan ahkirnya pada pukul 13.30 Wita perwakilan dari aliansi mahasiswa berjumlah 100 orang melaksnakan hearing di ruang rapat kantor DPRD kota tarakan dengan instansi yang di minta hadir menemui masa, diantaranya ketua DPRD kota tarakan, wakil ketua 1 dprd kota tarakan, wakil ketua 2 dprd kota tarakan, ketua komisi 1 dprd kota tarakan,
ketua komisi 2 dprd kota tarakan, ketua komisi komisi 3 kota tarakan serta beberapa orang anggota DPRD kota tarakan dalam hearing tersebut hadir pula perwakilan dari pertamina yang diharapakn oleh massa.
Adapun Tuntutan aksi yg di bahas dalam hearing, yaitu Menolak kenaikan harga BBM dan penghapusan subsidi BBM, Revisi Perpres Nomor 69 Tahun 2021 perubahan Atas Perpres Nomor 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Usut dan Tangkap mafia BBM di Kalimantan Utara, Membentuk satgas pengawasan independen BBM bersubsidi di kota tarakan, Usut tuntas permasalahan limbah pertamina di karang harapan yang merusak lahan pertanian warga, Atasi kelangkaan BBM serta Meminta transparansi mengenai jumlah dan distribusi subsidi BBM di Kota Tarakan. (HumasResTrk)
